SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Sejak Islam masuk di nusantara, Umat Islam memiliki keharusan untuk bertahkim pada syariat dan aturan dalam Islam, baik dengan cara sosiologis maupun kultural, hal ini selalu dihadirkan dan tidak boleh dihilangkan dalam sisi kehidupan pemeluk agama Islam dalam sistem politik mana juga, baik saat era penjajahan Balanda, Jepang, ataupun era kemerdekaan indonesia sampai pada masa pembaruan atau reformasi masa kini.

 Mereka berkeyakinan apabila hukum dalam perspektif Islam senantiasa sanggup melandasi serta memusatkan pergantian warga sebab hukum Islam memiliki 2 format. Format awal, hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang memiliki naṣ yang qaṭ’ i Iegal umum. Format kedua, hukum Islam bersumber pada naṣ yangẓanni yang ialah area ijtihad, yang out putnya diucap fiqhi.

Hukum Islam dalam penafsiran kedua inilah yang membagikan mungkin epistimologis hukum kalau tiap area yang ditempati pemeluk Islam bisa mempraktikkan hukum Islam dengan cara berbeda- beda. Perihal ini bukan cuma diakibatkan oleh perbandingan sistem politik yang dianut, melainkan pula sebab aspek asal usul, sosiologis, serta kebudayaan para mujtahid.



Menurut Martin Van Bruinessen, pengepresan pada pandangan fiqih benarnya merupakan kejadian yang bertumbuh belum lama. Pada masa- masa yang sangat dini bertumbuhnya Islam di Indonesia penekanannya nampak pada kebatinan yang bertumbuh di Indonesia merupakan kebatinan sunni yang menaruh fiqih pada posisi yang penting dalam bentuk gedung sunni itu. 

Sebagian pakar mengatakan hukum Islam yang bertumbuh di Indonesia bermotif syafiiyah ini di tunjukkan dengan bukti- bukti sejarah

A. Hukum Islam

Terma hukum Islam ialah sebutan khas Indonesia, sebab sebutan ini tidak ditemui dalam khazanah Islam ( al- turâts al- islâmî), melainkan sebutan al- syarî’ ah al- islâmiyah( syariat Islam) serta al- fiqh al- islâmî( fikih Islam). 

Syariat merupakan determinasi Allah yang disyariatkan pada hamba-hamba- Nya. Determinasi itu mencakup kepercayaan, ibadah, adab serta mu’ amalah, yang tertuang dalam al- Quran serta Sabda Rasul SAW. Sebaliknya fikih, dalam terminologi ushûliyyûn( ahli ushul fikih) didefinisikan selaku“ Ilmu mengenai hukum - hukum syara’ yang bertabiat efisien yang digali dari dalil-dalil yang mendetail”. 

Dengan sudut pandang seperti ini, fikih sebernarnya tidak sekedar pengetahuan mengenai aturan syar‘iyyah yang didapat melalui cara istidlâl, namun hukum- hukum itu sendiri kerapkali disebut dengan fikih.

Dalam era seperti saat ini, terminologi fikih tidak lagi diartikan dengan selengkap ilmu mengenai tata aturan, melainkan hukum- hukum fiqhiyyah itu sendiri diucap Fiqh. Dengan pernyataan lain, fikih merupakan produk hukum yang diperoleh malim bersumber pada uraian mereka kepada sesuatu nash. 

Ataupun dalam terminologi Mannâ’ al- Qaththân, fikih merupakan“ Kumpulan hukum syara’ yang bertabiat efisien yang didapat dari ajaran yang mendetail”. Dengan begitu, terminologi syariat tidak serupa dengan fikih. Syariat lebih bertabiat biasa, sebaliknya fikih bertabiat spesial; bertepatan dengan pandangan hukum.

Dalam al- Quran syariat mempunyai kemiripan dengan agama. Disisi lain fikih ialah uraian mendalam mengenai agama. Sebab itu, syariat karakternya ilâhiyât, permanen, keramat, serta tingkatan kebenarannya tentu (qath‘ iyyât). Sebaliknya fikih karakternya insâniyât, berganti, profan, serta tingkatan kebenarannya relatif, debatable. 

Dalam khazanah hukum di Indonesia, sebutan hukum Islam merupakan penerjemahan dari Islamic Law. Joseph Schacht mendeskripsikan Islamic Law selaku totalitas khitab Allah yang menata kehidupan tiap orang mukmin dalam seluruh pandangan kehidupannya. Sedangkan bagi Muhammad Muslihuddin hukum Islam merupakan sistem hukum produk Tuhan, kemauan Allah yang ditegakkan di atas alam. 

Hukum Islam itu diucap syariat, ataupun jalur yang betul. Al- Quran serta perkataan nabi ialah 2 pangkal penting serta asli untuk hukum Islam itu. Sebaliknya Hasbi ash- Shiddieqy mendeskripsikan hukum Islam selaku koleksi energi usaha para pakar hukum buat mempraktikkan syariat atas keinginan warga. 2 penafsiran hukum Islam awal lebih dekat pada penafsiran syariat Islam ataupun hukum syara’. Sedangkan difinisi terakhir lebih dekat pada penafsiran fikih

B. Produk Pemikiran Hukum Islam (Fiqih)

Fiqh ataupun produk hukum Islam itu tidak bisa dilepaskan keberadaanya dari aspek situasi sosio-historis yang memutari malim fiqh dalam memproduksi fiqh. Kedamaian area serta kondisi sosial politik setelah itu membagikan akibat yang penting dalam pembuatan arah pandangan orang. Situasi sosio- historis ialah elastis yang tidak bisa dinafikan dalam memandang fiqh ataupun hukum Islam.

Bisa dibilang jika fiqh termasuk produk situasi sosio-historis. Karena fiqh terlahir dari pemikiran dan pandangan orang yang begitu relatif serta lahir bersumber pada situasi serta tempat, hingga fiqh di sesuatu tempat belum pasti sesuai serta diperoleh oleh warga di tempat yang lain walaupun dalam durasi yang berbarengan diakibatkan situasi warga yang berlainan pula. 

Begitu pula, bisa jadi satu ajaran fiqh ditolak oleh warga yang bermukim di tempat yang serupa diakibatkan oleh kondisi suasana. Aspek tempat, suasana, serta situasi, dan era ialah variabel- variabel perubah(‘ illat) yang dengan cara penting mempengaruhi dalam mewarna kelahiran fiqh. Tidak hanya itu, aspek subyek–dalam perihal ini malim fiqh menjadi determinan warna fiqh yang lahirkan. Variabel- variabel serta aspek itu kerap terabaikan.

Hal ini berakinat fiqh diperalat atau dijadikan alat perpecahan serta legalitas ekstr1mitas golongan tertentu guna mendiskriditkan kelompok mukmin yang lain. Idealnya, fiqh jadi perlengkapan untuk orang buat hingga pada kemauan Tuhan ( Syari’), orang tidak diperalat oleh“ fiqh”. Fiqh sudah ditempatkan serta dijunjung besar melampaui Alquran serta Sunnah. 

Konflik serta keretakan sudah jadi“ kebesarhatian” untuk golongan yang berikhtilaf. Sedangkan, Alquran serta Sunnah sudah mencegah orang berpecah- belah serta gontokgontokan.

Alquran sudah memberikan perintah bagi umat islam untuk bersaudara serta saling memberi penghormatan bukan hanya kepada sesama mukmin, melainkan kepada seluruh orang. Dengan beralaskan beda mazhab, adakalanya seseorang dapat “mengkafirkan” golongan lain. 

Apabila kita mengetahui, Muslim ini sendiri adalah siapa saja yang bersaksi kalau tidak ada Tuhan melainkan Allah serta Muhammad utusan sebagai rasul-Nya. Perihal ini senada dengan salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasul saw.“ bila salah seseorang diantara kalian memanggil saudaranya: kalian kafir, salah seseorang dantara mereka hendak jadi kafir serta bertanggungjawab atasnya.”

 Perkataan nabi ini memiliki maksud kalau seseorang mukmin tidak dibenarkan mengatakan“ ate!s” cuma atas julukan perbandingan madhhab. Persaudaraan merupakan perkara yang prinsip dalam Islam, sebaliknya perbandingan dalam banyak perihal merupakan pada perkara furu’ iyyah.

Bila terjalin bentrokan yang mengecam keberadaan persaudaraan hingga jalan keluarnya merupakan pemeluk Islam membuat komunikasi di atas prinsip perkerabatan. Dalam situasi yang membolehkan dipertemukan serta ataupun ditolerir hendaknya ditempuh dengan kesabaran (keterbukaan), ataupun al- jam’ iyat ( kompromi)“ sinergikan adab dengan fiqh” sebab fiqh sudah menata ikatan orang dengan Tuhannya (ibadah), orang lain( muamalah) dan lingkungannya.

Dengan cara sempurna, aturan- aturan resmi fiqh diekspresikan dengan nilai- nilainya (value) adab”. Memanglah, ada penjatahan hukum dalam Islam, sangat tidak dipecah pada 3 bagian; awal, hukum i’ tiqadiyah ialah hukum yang berhubungan dengan keadaan yang harus dipercayai oleh banyak orang mukallaf (yang terbebani dengan hukum) yang mencakup keyakinan pada Allah, para malaikat, kitab- kitab, para Rasul, serta hari akhir. 

Kedua, hukum khuluqiyah, ialah hukum- hukum yang berangkaian dengan keadaan yang harus atas orang mukallaf menyangkut peranan yang wajib dilaksanakan serta pantangan yang harus dibiarkan. Ketiga, hukum‘ amaliyah( efisien) yang berangkaian percakapan serta aksi mukallaf dan tatacara melaksanakannya. Inilah yang diucap hukum fiqh, serta gimana bisa hingga pada perihal itu, diperlukan ilmu ide al- fiqh.

Sebaiknya, pola dalam perkembangan kurikulum mengenai adat - istiadat pembelajaran Islam harus mengarahkan pada ushul al- fiqh setelah itu memberi contoh produk hukum dalam wujud fiqh. Alhasil kala seseorang ahli terletak di tengah- tengah warga, hingga hendak membiasakan dengan situasi dimana terletak. Bukan cuma hanya mengatakan yurisprudensi yang malah berjarak dengan kondisi warga itu sendiri. 

Hukum hendak hidup dalam warga, dengan begitu selaku bagian dari hukum itu, hingga aplikasi yang berjalan merupakan situasi normative yang dijadikan referensi oleh seberinda penganutnya

C. Sosio Histori Hukum Islam di Indonesia

Sebelum Islam masuk di Indonesia, masyarakat Indonesia telah terlebih dahulu menganut kepercayaan animesme dan dinamisme. Setelah itu lahirlah kerajaan- kerajaan yang dibentuk atas dasar keyakinan yang dianutnya, kemudian disusul dengan lahirnya kerajaan Islam yang dibantu para orang tua pembawa serta penyebar agama Islam. 

Beberapa pakar asal usul melaporkan kalau pangkal asal usul hukum Islam di area nusantara diawali pada era awal hijriah ataupun dekat era ketujuh serta kedelapan Kristen. Titik dini aksi ajakan para pendatang mukmin diawali di area utara pulau Sumatera. Setelah itu dengan cara lama- lama aksi ajakan itu membuat warga Islam awal di Perlak, Aceh Timur.

Berawal dengan sekelompok golongan umat muslim di daerah itu jadi cikal akan lahirnya kerajaan Islam awal yang diketahui dengan Samudera Pasai di area Aceh Utara sekitar abad 13M . Dengan berdirinya kerajaan Pasai, Keyakinan agama Islam semakin tersebar yang dibuktikan dengan berdirinya kerajaan- kerajaan lain, semacam kerajaan Malaka tidak jauh dari Aceh, di Jawa lahir kerajaan Demak, Mataram serta Cirebon. 

Di Sulawesi serta Maluku terdapat kerajaan Gowa serta kerajaan Ternate serta Tidore. Kedatangan kerajaan-kerajaan Islam yang baru menggantikan sistem kerajaan Hindu-Budha dan membawa hukum Islam di Indonesia dipakai dalam hukum positif.

Pada era itu para penguasa kerajaan Islam memposisikan hukum Islam selaku hukum pada tatanan negara. 

Dibuktikan dengan terdapatnya literatur- literatur fikih yang ditulis oleh para malim nusantara pada era 16 serta 17an. Metode penerapan peradilan yang bermotif Islam“ dikawinkan” dengan wujud peradilan adat di Indonesia. Para raja mengangkut ulama- ulama selaku imam dengan kewajiban disamping selaku malim, pula bekerja menuntaskan bentrokan dalam masalah awas, pernikahan, perpisahan serta peninggalan dan permasalahan ibadah.

 Raja- raja di Indonesia dengan cara yuridis meresmikan hukum Islam dengan cara kepercayaan yang diketahui dengan filosofi Kepercayaan ataupun syahadat, ialah mewajibkan penerapan hukum Islam oleh mereka yang sudah melafalkan 2 perkataan syahadat sebagai konsekwensi logis artikulasi kredonya, akan tetapi tidak dalam kondisi peraturan ataupun perundang- undangan kerajaan.

Hukum Islam diberlakukan dalam kondisi ijtihad ulama, apabila timbul kasus yang tidak bisa dituntaskan oleh perundangundangan kerajaan, hingga diserahkan pada ulama guna melaksanakan ijtihad ataupun menyandarkan pendapatnya pada kitab-kitab fiqhi. Dengan pola semacam itu ajaran Pemimpin Syafi’ i, Pemimpin Hanafi, Pemimpin Raja, serta Pemimpin Hambali bertumbuh di Indonesia sampai dikala ini. 

Sistem hukum Islam lalu berjalan berbarengan dengan sistem hukum Adat di Indonesia sampai masuknya kolonial Belanda di Indonesia. Setelah itu berakhirnya penjajahan di Indonesia sekalian pula memberhentikan tahap perjamuan serta penyisihan kepada pemberlakuan hukum Islam. 

Pemberlakuan Hukum Islam, paling utama di aspek hukum waris Islam dengan mempraktikkan pengertian tekstual, nyatanya dengan cara empiris dialami memunculkan ketidakadilan. Oleh sebab itu dalam aplikasi hukum waris Islam butuh dicoba pengertian bacaan ayat- ayat al Qur’ an dengan cara kontektual. Pemahaman dengan cara kontekstual inilah yang diucap dengan filosofi Recoin (Receptio Contextual Interpretatio).

Dengan begitu peran hukum Islam pada era kebebasan hadapi perkembangan yang berarti. Walaupun kebanyakan warga Indonesia berkeyakinan Islam, namun bukan perihal yang gampang buat meresmikan hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi, tentu terjalin formatisasi kepada hukum Islam, selaku akibat dipilihnya Pancasila selaku pandangan hidup negeri.

Di era kebebasan ini hukum Islam hadapi 2 rentang waktu, ialah rentang waktu persuasive- source serta authoritative- source. Rentang waktu persuasive merupakan rentang waktu pendapatan hukum Islam selaku persuasif, ialah pangkal yang terhadapnya orang wajib percaya serta menerimanya. 

Seluruh hasil konferensi BPUPKI merupakan pangkal persuasive untuk UUD 1945, alhasil Piagam Jakarta pula ialah persuasive- source UUD 1945. Walaupun dalam UUD 1945 tidak dilansir 7 tutur piagam Jakarta, tetapi hukum Islam legal untuk bangsa Indonesia yang berkeyakinan Islam bersumber pada artikel 29 bagian (1) serta (2).

Merambah sistem terkini, pembangunan nasional dalam bermacam aspek lalu diupayakan, tercantum dalam aspek hukum. Dalam kesimpulan Garis Garis Besar Arah Negeri, yang ialah arah pembangunan nasional, menginginkan terciptanya hukum terkini Indonesia.

"Hukum itu wajib cocok dengan angan- angan hukum Mohammad Sholihul Wafi,“ Kemajuan Hukum Islam di Indonesia”, Pancasila serta UUD 1945 dan berbakti pada kebutuhan nasional. Hukum terkini Indonesia wajib muat ketentuanketentuan hukum yang menampung serta memasukkan hukum agama (tercantum hukum Islam) selaku faktor kuncinya. Inilah dasar yuridis untuk usaha formatisasi hukum Islam dalam hukum nasional.

Kala era pembaruan mengambil alih sistem terkini (tahun 1998), kemauan mempositifkan hukum Islam amat kokoh. Kemajuan hukum Islam pada era ini hadapi perkembangan. Dengan cara riil hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Area cakupannya jadi amat besar, tidak cuma dalam permasalahan hukum awas namun masuk dalam ranah hukum khalayak.

 Perihal ini dipengaruhi oleh timbulnya hukum mengenai Independensi Wilayah. Hukum independensi wilayah di Indonesia pada mulanya merupakan UU Nomor. 22 tahun 1999 mengenai penguasa wilayah, yang setelah itu diamandemen lewat UU Nomor. 31 tahun 2004 mengenai independensi wilayah. Bagi determinasi Hukum ini, tiap wilayah mempunyai wewenang untuk menata wilayahnya sendiri tercantum dalam aspek hukum.

Akhirnya untuk kemajuan hukum Islam merupakan banyak wilayah mempraktikkan hukum Islam. Walaupun hukum Islam tidak bertumbuh melalui rute sistemis partai, tetapi hukum Islam pada masa pembaruan selaku perkembangan dari masa tadinya bisa bertumbuh cepat lewat rute kultural. Perihal itu terjalin selaku akibat masuk akal dari perkembangan kalangan mukmin di aspek ekonomi serta pembelajaran.

Kemajuan Islam pada masa pembaruan diiringi kemajuan hukum Islam dengan cara kultural. Kondisi itu ditopang oleh lahirnya sebagian hukum selaku hokum positif Islam, ialah UU Nomor. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama diganti dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006 jo Nomor. 50 Tahun 2009; UU Nomor. 38 Tahun 1999 mengenai pengurusan amal; UU Nomor. 17 Tahun 1999 mengenai penajaan haji diganti dengan UU Nomor. 13 Tahun 2008; serta UU Nomor. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankkan Syariah.

Bila dicermati semua perda- perda yang terdapat nampak kalau modul perda syari’ at Islam tidak bertabiat global, namun cuma menyangkut permasalahan luar saja. Bila dikelompokkan bersumber pada ketentuan yang tertera dalam perda- perda syari’ at, hingga isinya melingkupi permasalahan: kesusilaan, pengurusan Amal, Infaq serta Sadaqah, Pemakaian pakaian muslimah, pelarangan penyebaran serta pemasaran minuman ker4s, pelarangan hibur4n malam, serta serupanya.

 Aplikasi perda- perda juga terkesan jalur di tempat, oleh sebab minimnya atensi serta keinginan warga Islam untuk mengamalkannya ditambah dengan tidak terdapatnya saksi hukum untuk yang melanggarnya.

Penulis : Febriana Indra Ayu Kirana, Mahasiswa

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM"

Post a Comment

1. Wajib berkomentar dengan bahasa yang Sopan;
2. Berkomentar dengan maksud jualan dan/atau ob*t-ob*tan tidak akan disetujui;
3. Dilarang menyebarkan link atau tautan dalam bentuk apapun;
4. Lain-lain yang dianggap melanggar.