Hukum Melaksanakan/ Mengganti (I’adah) Shalat Dhuhur Setelah Shalat Jumat


Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jumat adalah shalat fardhu yang dilaksanakan pada hari jumat secara berjamaah dan memiliki dua rukun khutbah serta dua rakaat shalat. Ada banyak syarat sah dan syarat wajib shalat jumat yang telah kami bahas sebelumnya yang wajib dipenuhi. Akan tetapi, banyak muncul pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari tentang ‘shalat apa yang dilaksanakan setelah shalat jumat tersebut?’ Ada pula yang menayakan ‘untuk apa kita ganti shalat dhuhur setelah shalat jumat?’ Dan masih banyak pertanyaan lain yang beredar. Tidak hanya itu, banyak orang-orang yang bahkan membid’ahkan perbuatan mengganti (I’adah) shalat dhuhur setelah shalat jumat meskipun yang melakukannya adalah para ulama. Ketahuilah bahwa para ulama telah melalui berbagai tahap untuk melaksanakan suatu amalan termasuk di dalammnya ijtihat dan ijma’. Bukankah ijtihaj dan ijma’ merupakan dasar hukum setelah Al quran dan Hadits? Jadi mengapa shalat jumat diganti dengan shalat dhuhur? Berikut beberapa alasan yang kami telah pelajari :
Hukum Melaksanakan/ Mengganti (I’adah)  Shalat Dhuhur Setelah Shalat Jumat
Membina Shalat Dhuhur 

1.      Karena tidak memenuhi syarat

Apabila suatu masjid dalam suatu daerah tidak memenuhi syarat misalnya jamaah jumat tidak mencapai atau ragu 40 orang maka setelah shalat jumat dilaksanakanlah shalat dhuhur untuk menambah keafdhalan shalat. Karena shalat tidak akan terangkat jika tidak mencapai 40 orang jamaah. 40 orang jamaah bukanlah orang yang datang dalam jamaah jumat tersebut, akan tetapi mereka adalah orang yang mengerti tentang shalat jumat termasuk tata cara, syarat sah, rukun khutbah dan hal yang menyangkut shalat jumat lainnya. Meskipun orang yang hadir adalah ribuan bahkan jutaan, jika ahli jumat tidak mencapai 40 orang maka wajib membina shalat dhuhur.

Selain itu, apabila shalat jumat yang dilaksanakan bukanlah dalam negeri yang tetap yang telah dijadikan tempat-tempat baik di kota maupun pedesaan maka shalat dhuhur wajib dibina sebagai ganti shalat jumat.  Negeri yang tetap dimaksunya di sini dianataranya adalah termasuk dalam hal musafir. Apabila seorang musafir yang memang sedang melaksanakan perjalanan jauh yang memenuhi syarat maka dia juga wajib melaksanakan jumat apabila mendengar azan akan tetapi dia tidak termasuk sebagai ahli jumat. Sehingga wajib baginya untuk membina dhuhur. Apabila seorang musafir tersebut tidak mendengar azan maka tidak wajib baginya untuk shalat jumat tetapi wajib shalat dhuhur.

Penjelasan dalam negeri lainnya adalah mengenai seorang perantau. Seorang dikategorikan merantau apabila seorang tersebut akan pulang ke tempat asalnya. Dengan artian bahwa tempat yang sekarang dia duduki bukanlah tempat untuk dia tinggal untuk selama-lamanya. Hukum shalat jumat bagi seorang perantau adalah wajib, akan tetapi dia tidak termasuk kedalam ahli jumat sehingga wajib hukumnya untuk membina shalat dhuhur baginya.

Untuk kategori dalam negeri biasanya adalah dalam satu kecamatan dilaksanakanlah satu jamaah jumat.berbeda dengan sekarang yang dilaksanakan dikampung masing-masing bahkan dalam keadaan masjid yang berdekatan. Pada saat mendengar khutbah dalam suatu masjid bahkan pada masjid yang lain juga ikut terdengar isi khutbahnya. Intinya adalah jarak dan adanya masjid untuk shalat jumat dalam satu kecamatan itu adalah 1 buah untuk shalat jumat. Terkait dengan permasalahan  diselenggarakannya dua jum’atan dalam satu komplek atau perkampungan, kami mengacu hasil muktamar NU tahun 1984 di Situbondo yang menetapkan bahwa dalam mazhab Syafi’i, penyelenggaraan Jum’at lebih dari satu (ta’addud al-Jum’ah) diperbolehkan jika terdapat hajah.

Yang dimaksud hajah dalam pembahasan kali ini ialah: Sulit berkumpul (‘usr al-ijtima’) antara lain karena sempitnya masjid (dhaiq al-makan) atau adanya permusuhan (‘adawah), atau jauhnya pinggir-pinggir negeri (athraf al-balad).

Diantara referensi yang digunakan pada waktu itu adalah:
  • Shulh al-Jama’atain bi Jawaz Ta’addud al-Jum’atain karya Ahmad Khatib al-Minangkabawi
 إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَدَمُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْجُمْعَةِ فِيْ بَلَدٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ جَوَازَ تَعَدُّدِهِ أَخَذَهُ اْلأَصْحَابُ مِنْ سُكُوْتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى تَعَدُّدِ الْجُمْعَةِ فِيْ بَغْدَادَ وَحَمَّلُوْا الْجَوَازَ عَلَى مَا إِذَا حَصَلَتِ الْمَشَقَّةُ فِي الاجْتِمَاعِ كَالْمَشَقَّةِ الَّتِيْ حَصَلَتْ بِبَغْدَادَ وَلَمْ يُضْبِطُوْهَا بِضَابِطٍ لَمْ يَخْتَلِفْ فَجَاءَ الْعُلَمَاءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَضَبَطَهَا كُلُّ عَالِمٍ مِنْهُمْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ

 وَبَنَى الشَّعْرَانِيُّ أَنَّ مَنْعَ التَّعَدُّدَ لِأَجْلِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَقَدْ زَالَ. فَبَقِيَ جَوَازُ التَّعَدُّدِ عَلَى اْلأَصْلِ فِيْ إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ وَقَالَ أَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الشَّارِعِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مَنْهِيًّا بِذَاتِهِ لَوَرَدَ فِيْهِ حَدِيْثٌ وَلَوْ وَاحِدًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيْهِ شَيْءٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سُكُوْتَ النَّبِيِّ كَانَ لِأَجْلِ التَّوْسِعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ


Artinya: “Jika Anda tahu, bahwa dasar mazhab Syafi’i tidak memperbolehkan shalat Jum’at lebih dari satu di satu daerah. Namun kebolehannya telah diambil oleh para Ashhab dari diamnya Imam Syafi’i atas Jum’atan lebih dari satu di kota Baghdad, dan para Ashhab memahami kebolehannya pada situasi para jamaah sulit berkumpul, seperti kesulitan yang terjadi di Baghdad, mereka pun tidak memberi ketentuan kesulitan itu yang tidak (pula) diperselisihkan, lalu muncul para ulama dan generasi sesudahnya, dan setiap ulama menentukan kesulitan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka.

As-Sya’rani menyatakan bahwa pencegahan jum’atan lebih dari satu adalah karena kekhawatiran tertentu dan hal itu sudah hilang. Kebolehan Jum’atan lebih dari satu itu juga berdasarkan hukum asal tentang pelaksanaan shalat Jum’at. Beliau berkata: “Inilah maksud (Nabi Saw.) pembawa syari’ah.” Beliau berargumen, bahwa bila pendirian shalat Jum’at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan bahwa diamnya Nabi Saw. Itu bertujuan memberi kelonggaran kepada umatnya.”
  • Bughyah al-Mustarsyidin karya Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi

 وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ ضَيِّقُ مَحَلِّ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ اْلُمجْتَمِعِينَ لَهَا غَالِبًا وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ بِشَرْطِهِ وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءِ أَوْ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا إِذْ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ

Artinya; “Dan kesimpulan pendapat para imam adalah boleh mendirikan Jum’atan lebih dari satu tempat karena tiga sebab. (i) Tempat shalat Jum’at yang sempit, yakni tidak cukup menampung para jama’ah Jum’at secara umum. (ii) Pertikaian antara dua kelompok masyarakat dengan syaratnya. (iii) Jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang bila ia pergi dari situ setelah waktu fajar ia tidak akan menemui shalat Jum’at, sebab ia tidak wajib pergi jum’atan melainkan setelah fajar.”

Demikian jawaban dari NU, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi dua shalat Jum’at yang dilakukan di satu komplek hukumnya sama-sama sah karena tiga sebab di atas.

Namun saran kami, jika dua tempat shalat itu terlalu berdekatan dan dikhawatirkan saling mengganggu (misalnya karena suara microphone yang sama-sama keras), kami sarankan memilih salah satu masjid/tempat yang lebih layak. Jika alasan menyelenggarakan dua jumatan itu karena terlalu banyak warga sehingga satu masjid tidak muat, maka solusinya sebenarnya jamaah shalat Jum’at bisa melebar ke tanah lapang atau jalan raya yang masih bisa dimanfaatkan sementara waktu. Jadi lebih baik melaksanakan shalat Jumat di satu masjid/tempat saja. Dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika warga masyarakat komplek/kampung/perumahan saling duduk bersama untuk membahas kemaslahatan bersama.

Kesimpulannya adalah dalam satu kota/kecamatan hanya boleh ada satu shalat jumat. jika shalat jumat dalam satu kota banyak maka tidak dapat dipastikan yang mana yang sah dalam satu kota tersebut dan mana yang tidak sehingga wajib hukumnya membina shalat dhuhur. Dan jika berhalangan seperti syarat di atas maka boleh shalat jumat di kampung-kampung dan wajib juga membina shalat dhuhur. ini berdasarkan mazhab syafi'i.

2.      Ragu-ragu akan terangkatnya shalat Jumat

Jika serong yang shalat jumat yang ragu-ragu akan sah atau tidaknya atau terangkat atau tidaknya shalat jumat maka sunat hukumnya untuk membina shalat dhuhur. Adapun keraguan yang sering muncul seperti ‘apakah shalat jumat ini memiliki ahli jumat 40 orang?’, ataua ‘apakah khutbah jumat ini mencukupi dan sesuai rukun?’ atau ‘apakah shalat jumat ini memenuhi syarat dan rukun sesuai yang telah ditetapkan?’. Apabila ternyata shalat jumat yang dilaksanakan sah/ terangkat maka shalat dhuhurnya  menjadi sunat dan/atau menjadi qadha. Tetapi apabila benar shalat jumatnya tidak sah atau tidak terangkat maka shalat dhuhurnya telah menjadi pengganti shalat jumatnya.

3.      Yakin shalat Jumat tidak sah

apabila seorang jamaah jumat atau lebih memiliki keyakinan bahwa shalat jumat yang baru saja selesai dilaksanakan tidak sah, maka wajib hukumnya untuk membina shalat dhuhur. Beberapa pandangan dan alasan yang kuat yang menjadi patokan seorang biasanya seperti : yakin tidak sempurnya khutbah,  yakin bahwa jamaah jumat tidak mencapai 40 orang, yakin akan tidak sahnya khutbah, atau hal lain yang membuat seorang yakin akan tidak sahnya atau terangkatnya shalat jumat maka wajib baginya membina shalat dhuhur. Dan apabila ternyata shalat jumatnya sah maka shalat dhuhur pengganti tadi menjadi shalat qadha meskipun tidak diniatkan qadha padanya.

Semua penjelasan di atas adalah bersumber dan berdasar dari para ulama ahlusunnah waljamaah yang memiliki dasar dan hukum yang jelas seperti ijma’ dan ijtihat. Penjelasan ini dapat dipercaya karena berasal dari pesantren-pesantren, guru-guru dan ulama-ulama yang ada di Aceh yang sudah diyakini kebenaran hukumnya. Mungkin ini saja yang dapat kami ulas, jika ada kesalahan mohon diberi komentar dan kami akan menanyakan lagi kepada guru dan ulama-ulama  yang ada di Aceh sehingga muncul kejelasan hukum dalam kita beribadah. Wallahu’a’lam bissawaf.

0 Response to "Hukum Melaksanakan/ Mengganti (I’adah) Shalat Dhuhur Setelah Shalat Jumat"

Post a Comment